Ketua DPP LSM Gempa Indonesia Soroti Program Pendataan Kategori Warga Miskin Ekstrem di Kabupaten Gowa !!!
Gowa, Sulawesi Selatan , 18 Maret 2025~
Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, menyoroti langkah Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam melakukan pendataan warga miskin ekstrem. Menurutnya, pendataan ini mengungkap fakta bahwa masih banyak masyarakat di Kabupaten Gowa yang hidup dalam kemiskinan, bahkan dalam kategori ekstrem.
Program ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Bupati Gowa terpilih, yang turun langsung ke lapangan sebagai orang tua asuh bagi masyarakat miskin ekstrem. Selain itu, kepala Dinas dan kepala bidang di berbagai dinas Pemkab Gowa juga diwajibkan menjadi orang tua asuh bagi warga yang masuk dalam kategori tersebut.
Menariknya, program ini tidak pernah tercantum dalam janji kampanye saat sang bupati masih menjadi calon.
Kabupaten Gowa dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya manusia dan alam. Namun, fakta masih adanya masyarakat miskin dan miskin ekstrem menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas kepemimpinan klan YL yang telah berkuasa selama hampir 30 tahun.
Jika kesejahteraan rakyat belum terwujud hingga saat ini, maka kepemimpinan yang telah berjalan bisa dianggap belum berhasil membawa perubahan yang signifikan.
Tagline bupati terpilih, "Lanjutkan," juga menjadi sorotan. Ketua DPP LSM Gempa Indonesia mempertanyakan makna tagline tersebut. "Apakah yang dimaksud dengan 'lanjutkan' adalah melanjutkan kondisi banyaknya masyarakat miskin ekstrem? Atau membiarkan jalanan tetap rusak?.
Atau mungkin membiarkan sistem tata kelola desa tidak tertata dengan baik, di mana jabatan kepala desa PLT masih dipegang oleh camat atau sekcam selama bertahun-tahun dengan jumlah 55 Desa Se-Kabupaten Gowa?".
Amiruddin SH Karaeng Tinggi menegaskan bahwa LSM Gempa Indonesia akan terus mengkritisi kebijakan pemerintah daerah jika program-program yang dijalankan tidak berpihak kepada rakyat dan tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa. Ia juga menilai bahwa program pendataan warga miskin ekstrem yang dilakukan saat ini justru bertolak belakang dengan kebijakan bupati sebelumnya, yang seharusnya lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah, jika ada program yang tidak berpihak pada rakyat !!! maka kami tidak akan tinggal diam," tegasnya.
Reporter:MGI Ridwan Umar.
