Mayoritas Kepala Sekolah di Gowa Berstatus PLT, Kemendikbud dan LAN Harus Bertindak !!!.
Gowa, 22 November - Ketua DPP LSM Gempa Indonesia menyoroti kondisi dunia pendidikan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Amiruddin mengungkapkan bahwa mayoritas kepala sekolah tingkat SD dan SMP di wilayah tersebut masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT) dibandingkan dengan kepala sekolah definitif. Beberapa PLT bahkan telah menjabat hingga tiga tahun, yang jelas melanggar ketentuan administratif dan merugikan dunia pendidikan.
Menurut Ketua DPP LSM Gempa Indonesia Amiruddin SH Karaeng Tinggi , status PLT yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk legalitas penandatanganan ijazah dan sertifikat yang dilakukan oleh kepala sekolah berstatus PLT "Ini melanggar prinsip-prinsip administrasi pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, yang menyatakan bahwa masa jabatan PLT maksimal hanya enam bulan," tegasnya.
Selain itu, ia juga menduga adanya modus politik di balik fenomena ini. Menurutnya, penunjukan PLT kepala sekolah digunakan untuk mengintervensi mereka agar mendukung salah satu calon bupati Gowa yang didukung oleh penguasa. "Dunia pendidikan seharusnya netral dan tidak boleh dicampuri urusan politik praktis. Hal ini melanggar prinsip UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tambahnya.
Ia menyerukan kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk segera turun tangan. "Situasi ini tidak bisa dibiarkan. Ada sanksi tegas yang harus diberikan kepada pihak yang terbukti mencampuradukkan dunia pendidikan dengan politik, sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," jelasnya.
Jika praktik ini terus berlanjut, ia khawatir dunia pendidikan di Kabupaten Gowa akan kehilangan integritasnya. "Masyarakat harus bergerak bersama untuk menuntut perubahan. Jangan biarkan kepentingan politik mencederai generasi penerus bangsa," tutupnya.
REDMGI/ BANG ENAL.
