"Nasib Honorer di Gowa mencapai Angka 500 Tak Terdata di BKN " Waketum DPP Gempa Indonesia Akan Audiensi dengan Bupati Gowa !!!
GOWA 03 Maret 2025 ~
Sebanyak 500 tenaga honorer di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, kini menghadapi ketidakpastian. Meskipun telah mengabdi lebih dari dua tahun, mereka tidak terdata dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab atas nasib mereka, dan apa solusi bagi para tenaga honorer, khususnya guru dan tenaga teknis ???.
Persoalan ini mencuat setelah banyak honorer di Gowa mengaku kecewa karena tidak masuk dalam pendataan BKN, yang menjadi syarat utama untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal, mereka telah mengabdi bertahun-tahun di berbagai instansi pemerintahan, termasuk sekolah dan sektor teknis lainnya.
Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Gempa Indonesia, Ari Paletteri, menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan audiensi dengan Bupati Gowa, untuk meminta penjelasan sekaligus mencari solusi konkret bagi para honorer.
“Kami akan meminta kejelasan langsung dari Ibu Bupati Gowa terkait nasib ratusan honorer yang tidak masuk dalam database BKN. Ini bukan sekadar angka, ini menyangkut kehidupan ratusan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun namun kini terancam tanpa kepastian status,” tegas Ari Paletteri.
Ia juga menyoroti adanya dugaan kelalaian dari pihak-pihak terkait dalam proses pendataan honorer di Gowa. Menurutnya, perlu ada evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak terus berulang dan merugikan tenaga honorer yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi.
“Kami ingin tahu, apakah ada kesalahan administrasi? Apakah ada pembiaran dari dinas terkait? Ini yang perlu diusut. Tidak boleh ada hak honorer yang terabaikan hanya karena kesalahan sistem atau kelalaian pihak tertentu,” tambahnya.
Selain menuntut pertanggungjawaban, DPP Gempa Indonesia juga mendorong agar pemerintah daerah segera mencari solusi. Salah satu opsi yang didorong adalah pengajuan kembali pendataan honorer agar mereka tetap memiliki peluang untuk diangkat sebagai PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu.
Sementara itu, beberapa tenaga honorer yang tidak terdata berharap agar pemerintah tidak tinggal diam. “Kami sudah bekerja lebih dari dua tahun, bahkan ada yang belasan tahun. Kami ingin kejelasan, apakah masih ada peluang bagi kami untuk diangkat atau tidak?” ungkap salah seorang honorer guru di Gowa yang enggan disebut namanya.
Audiensi antara Waketum DPP Gempa Indonesia dan Bupati Gowa diharapkan dapat membuka titik terang dan memberikan kepastian bagi ratusan honorer yang kini nasibnya menggantung. Masyarakat pun menanti langkah konkret dari Pemkab Gowa dalam menyelesaikan persoalan ini,.tutup Ari Paletteri.
RedMGI/ Bang Enal.
