Pemilihan Bupati Gowa Diduga Rakyat Melawan Aparat Pemerintah, Rakyat Resah Ketakutan Dengan Intervensi, Dan Diduga Bawaslu KPU Tidak Netral !!!
Gowa, Sulsel 09 November 2024~
Pemilihan Bupati Gowa periode 2024-2029 berlangsung di tengah suasana tegang yang diwarnai oleh dugaan tekanan terhadap masyarakat untuk memilih salah satu calon tertentu.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, dalam keterangan kepada media, mengungkapkan dugaan adanya tekanan yang dirasakan masyarakat dan menakutkan dari aparat pemerintah, termasuk dari tingkat RT, RW, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Kepala Desa hingga pejabat daerah seperti Lurah, Camat, dan kepala dinas bahkan melibatkan kepala sekolah .
Amiruddin menjelaskan bahwa tekanan ini dirasakan mulai dari ancaman tidak akan dilayani dalam berbagai keperluan administrasi, hingga kemungkinan tidak menerima bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) apabila tidak mematuhi arahan pemerintah .
Dalam pernyataannya, Amiruddin mengatakan bahwa masyarakat Kabupaten Gowa dibuat bingung dan merasa terancam akibat adanya imbauan serta ancaman ini, yang dinilai bisa mempengaruhi kebebasan mereka dalam menentukan pilihan pada pemilihan bupati mendatang tanggal 27 Nopember 2024.
Selain itu, Amiruddin juga menyoroti video viral yang menunjukkan Kepala Desa Taring, selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Gowa, memberikan arahan kepada seluruh bawahannya untuk mengikuti instruksi “tegak lurus” dari pimpinan terkait pilihan bupati.
Dalam video tersebut, Kepala Desa Taring diduga meminta para perangkat desa untuk loyal dan mematuhi perintah atasan demi memenangkan salah satu pasangan calon Bupati HT-DM .
“Dugaan kuat bahwa tim pemenangan calon HT-DM melibatkan aparat desa di bawah pimpinan Kepala Desa Taring selaku Ketua Apdesi Kabupaten Gowa telah menimbulkan keresahan di masyarakat.
Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti dan berencana melaporkan hal ini secepatnya,” ungkap Amiruddin.
Menindaklanjuti kasus ini, Ketua DPP LSM Gempa Indonesia menyatakan pihaknya akan segera menyampaikan laporan resmi kepada sejumlah lembaga, di antaranya Presiden, Kejaksaan Agung, Kapolri, Bawaslu RI, dan DKPP RI.
Hal ini dilakukan sebagai respons atas dugaan ketidaknetralan sejumlah aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi.
“Pemilihan bupati Gowa periode 2024-2029 ini bisa dibilang yang paling kacau karena adanya dugaan intervensi yang melibatkan aparat pemerintah serta dugaan keberpihakan aparat penegak hukum. Ini telah2024-2029 merusak esensi demokrasi dan hak asasi masyarakat Gowa dalam menentukan pilihannya,” tambah Amiruddin.
Ia menegaskan bahwa DPP LSM Gempa Indonesia akan terus memantau dan menindaklanjuti setiap perkembangan mengenai carut-marutnya proses pemilihan Bupati di Gowa, yang dinilainya berpotensi mencederai hak politik dan kebebasan masyarakat dalam memilih pemimpinnya secara adil dan transparan tutupnya.
MGI/ Ridwan Umar
