Penyelenggara Pilkada Khususnya di Kabupaten Gowa Harus Pengawasan Ketat Dari Seluruh Elemen.
MEDIAGEMPAINDONESIA.COM, GOWA -Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, mengungkapkan keprihatinannya terkait dengan banyaknya masyarakat atau ajib pilih yang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari nafkah.
Dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu, ia khawatir hak pilih mereka dapat disalahgunakan untuk memenangkan pasangan calon (Paslon) lain karena keberpihakan yang terjadi akibat intervensi.
Amiruddin menegaskan bahwa penyelenggara Pilkada, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), harus bersikap netral dan tidak memihak. "Kita perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk KPU, menjalankan tugas dan fungsinya dengan netral," ujar Amiruddin.
Ia juga menekankan pentingnya sanksi tegas bagi penyelenggara Pilkada yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya.
Menurutnya, pelanggaran terhadap netralitas bisa merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan hasil pemilihan.
Selain itu, Amiruddin menyoroti tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya agar tetap kooperatif dan menjalankan pengawasan secara ketat. "Pengawas Pilkada harus netral dan independen dalam menjalankan tugasnya. Sanksi juga harus diterapkan secara tegas bagi mereka yang melanggar prinsip netralitas," tambahnya.
Pernyataan ini disampaikan Amiruddin dalam rangka mengingatkan semua pihak agar menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Pilkada, sehingga hak-hak pemilih dapat terlindungi dan hasil pemilu mencerminkan suara rakyat yang sebenarnya tutupnya.
MGI/Ridwan Umar.
