PKH dan Bansos di Kabupaten Gowa "Diduga Jadi Alat Politik Salah Satu Calon Bupati" !!!!
Gowa 17 November 2024~
Ketua DPP LSM Gempa Indonesia Amiruddin menyoroti adanya dugaan penggunaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos), sebagai alat politik dalam mendukung salah satu calon bupati di Kabupaten Gowa. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembodohan dan penyesatan masyarakat.
Amiruddin menegaskan bahwa PKH dan bansos merupakan program pemerintah pusat yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin di seluruh Indonesia, bukan program dari pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Ia mengingatkan bahwa memanfaatkan program bantuan sosial untuk kepentingan politik adalah pelanggaran serius yang mencederai nilai-nilai demokrasi.
“Masyarakat Kabupaten Gowa saat ini dalam posisi yang rentan. Mereka takut kehilangan PKH dan bansos karena telah didesain untuk tetap berada dalam kondisi miskin,” ujar Amiruddin. Ia menambahkan bahwa kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengarahkan dukungan politik kepada salah satu paslon yang kuat diduga keberpihakannya mengarah ke Paslon tersebut.
Amiruddin meminta pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat lainnya untuk mengawasi dan mencegah praktik-praktik manipulasi politik menggunakan program bantuan sosial. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh intimidasi atau janji-janji politik yang tidak bertanggung jawab.
“Bansos dan PKH adalah hak rakyat yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Jangan sampai digunakan sebagai alat politik untuk menekan atau menyesatkan masyarakat demi kepentingan segelintir orang,” tegasnya.
LSM Gempa Indonesia berkomitmen untuk terus mengawal transparansi dan keadilan dalam distribusi program bantuan sosial agar tepat sasaran dan tidak diselewengkan demi kepentingan politik praktis tutupnya.
MGI/Ridwan Umar.
